Komunitas Politik Dalam Kehidupan Masyarakat Pada Zaman Kerajaan Majapahit

Kali ini, penulis akan melanjutkan bagaimana kehidupan politik Kerajaan Majapahit. Postingan ini merupakan lanjutan dari postingan penulis sebelumnya yang berjudul Kehidupan Lingkungan Masyarakat Kerajaan Majapahit Jawa. Artikel ini merupakan rangkuman artikel atau catatan Sartono Kartodirdjo 1970 yang berjudul Lembaran Sedjarah.

Sistem politik Majapahit bersifat territorial. Keadaan yang berdekatan merupakan salah satu factor yang menyatukan berbagai unsur. Ikatan territorial akan mengikat hubungan antar penduduk desa, sedang ikatan kekerabatan sebagai ikatan pengeratnya. Struktur territorial Majapahit berhubungan dengan kepercayaan yang bersifat kosmopolit, dan menjadi proto-type struktur territorial kerajaan-kerajaan Jawa dikemudian hari. Ibu kota sebagai tempat kediaman raja terletak jauh dari kota lainnya. Kerajaan-kerajaan disekitarnya mencari bantuan kepusat, diantaranya Kahuripan dan Kediri. 

Sistem pemerintahan gubernur di provinsi sama seperti pemerintahan di Majapahit. Fungsi gubernur meliputi pertahanan wilayah, pengumpulan penghasilan kerajaan dan penyerahan upeti keperbendaharaan dan lumbung kerajaan. Dalam hal ini sedikit terlihat perkembangan politik yang menuju kearah sentralisasi administrasi dan monopolisasi mesin pemerintahan di tangan sekelompok penguasa yang dikepalai oleh raja. Sentralisasi ini memperbesar kekuasaan raja serta mencegah pemberontakan. Perkembangan pemerintahan kerajaan dapat terjadi karena dua hal yakni:

• Pertama: karena tidak adanya otonomi kota, 
• Kedua: karena desa-desa tidak melahirkan lembaga-lembaga lokal.

Rajalah yang menyatukan pelaksanaan kekuasaan tertinggi dan berbagai lambang- lambang yang bersifat magis. Raja juga memegang kekuasaan tertinggi atas kekuatan militernya dan administrasinya. Seperti yang telah ditunjukkan diatas hubungan antara raja dengan pegawai-pegawainya menciptatakan suatu hubungan yang disebut clientship. Hubungan semacam ini juga terjadi ditingkat regional dan local. Maka oleh karena itu sepanjang jaman Majapahit tidak terdapat birokrasi yang jelas. Dalam kehidupan ekonomi dan politik daerah, kaum bangsawan daerahlah yang memiliki pengaruh terbesar. Maka orang-orang yang dapat dipercaya oleh raja mengenai kekuasaannya adalah wilayah raja sendiri, yaitu di wilayah mahkota yang dibuka dan dikerjakan oleh bawahannya dan diawasi oleh abdi raja; di pemukiman keluarga ulama dan di mandala. Unifikasi negara dan konsekuensi dibangunnya birokrasi yang diatur secara sentral itu berarti, bahwa perjuangan kekuatan politik lebih diarahkan kepada pembagian jabatan dari pada pembagian tanah. 

Seperti masyarakat agraris lainnya, di Majapahit agama memegang peranan yang sangat penting dan tokoh agama sangat banyak. Adanya kekuasaan raja menimbulkan asumsi bahwa raja merupakan dewa. Hal ini diperkuat dengan adanya suatu penikatan diri pada suatu lambing kekuasaan religious yang tertinggi, sehingga tidak member kesempatan pada agama untuk berkembang menjadi agama yang dominan dan bebas. 

Salah satu tanda yang esensial dari kerajaan dalam sejarah jawa adalah penghormatan terhadap nenek moyang. Karena konsepsi adanya dua hal dalam kosmos dan masyarakat maka itu memiliki arti yang besar pada alam pikiran bangsa Jawa, maka hubungan ritual antara kerohanian dan keduniawian harus dilakukan dengan maksud melindungi kerajaan. Akhirnya kekuatan militer memilii arti fungsional dalam mengembangkan integrasi kerajaan. Kekuatan militer yang dibilang kecil itu dibangun oleh anak-anak muda.