Kegiatan Politik Muhammad Hatta di PNI Baru

Kali ini Pikiran Sejarah akan membahas tentang gerak Mohammad Hatta di PNI baru sebelum mencapaikemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan bagaimanasih gerak Mohammad Hatta pada PNI baru?, Kegiatan itu pada awalnya diawali pada akhir bulan Desember 1929, setelah Ir. Soekarno ditangkap, maka kegiatan PNI vakum pada Januari 1930 – April 1931. Ketua muda PNI Mr. Sartono keluar dari PNI dan mendirikan partai baru yang bernama Partindo. Pembubaran PNI kemudian diresmikan oleh Raad Van Justitie di dalam keputusan Landraad Bandung pada Akhir April 1931. Pembubaran tersebut membuat anggota PNI melakukan reaksi keras, mereka kemudian membentuk “Golongan Merdeka“ (yang merupakan tidak pro terhadap Mr. Sartono). Walaupun organisasi tersebut belum dakui tetapi mereka memiliki kepentingan dan batin yang sama.

Gambar Bung Hatta diambil via : www.google.co.id

Para golongan yang menginginkan kemerdekaan menuntut untuk dibentuknya partai baru Hatta pada saat itu belum menyelesaikan ujiannya pada akhir bulan Juni tahun 1932 dan beliau meminta bantuan Syahrir untuk segera berangkat ke Indonesia demi keperluan suau pergerakan, konferensi yang diselenggarakan tanggal 25 – 27 Desember 1931 di Yogyakarta, berdiri PNI Baru. Penggantian nama partai menjadi Pendidikan guna menghindari kecurigaan kolonial akan suatu partai. Hatta mengharapkan dan memberi usulan untuk memberi nama “Partai Daulat Rakyat“ yang berorientasi pada kedaulatan rakyat, sedangkan para golongan merdeka mempertahankan nama “PNI“, hal tersebut untuk membedakan dengan kelompok PNI yang terlarang dibawah Sartono. Pengubahan nama tersebut membuat kolonial tidak mencurigai sebagai kelompok politik sehingga diperbolehkan.

Pada tanggal 20 Juli 1932 Hatta bertolak ke Indonesia dari Belanda, kemudian setelah sampai di Singapura maka dia secara resmi menyatakan bergabung ke PNI baru, dua bulan kemudian tepatnya pada bulan September 1932, Hatta secara langsung melibatkan dirinya dalam keaktifkan d PNI baru. Dia menggunakan prinsip  kedaulatan rakyat sebagai pelatihan kader - kader dalam hal politik sosial ekonomi.

Konfrontasi antara Hatta dan Soekarno terjadi tanggal 8 Desember 1932 karena OSP (Onafhandelijke Socia Listische Partij / Partai Sosialis Merdeka). Partai tersebut menawarkan kepada Hatta untuk menjadi calon tweede kamer (anggota parlemen). Hal tersebut ditolaknya setelah berunding dengan para pemimpin di PNI baru.  Hatta menjawab surat penawaran Belanda  “nist bereid toelichting brief volgt“ (tidak bersedia, , penjelasan melalui surat menyusul), hal tersebut karena pencalonan tersebut melanggar prinsip nonkooperatif. Kantor berita Hindia Belanda “Aneta“ melakukan kekeliruan yang menyebutkan bahwa Hatta menerima tawaran sebagai tweede kamer. 

Muhammad Hatta, Sutan Syahrir dan Bondan kemudian ditangkap tanggal 25 Januari 1934. Mereka kemudian menjadi tahanan di Glodok, Jakarta. Saat berada di penjara Glodok, Hatta menulis artikel tentang “Krisis Ekonomi dan Kapitalisme“ dan secara langsung diterbitkan. Karena hal tersebut membuat dirinya kembali diasingkan. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Belanda tanggal 16 November 1934, Hatta (berserta kawan) dibuang ke Boven Digul di Irian Jaya. Lalu, tanggal 11 Februari 1936, Hatta dan Sutan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira di kepulauan Maluku. Penangkapan tersebut tidak membuat PNI baru bubar, dan Partindo dibubarkan pada tanggal 18 November 1936  akibat ruang geraknya sudah sempit karena tekanan pemerintah kolonial.

Sehari sesudah tiba di kampung pembuangan Boven Digul. Mereka dibawa menghadap kapten Van Langen (kepala pemerintah Boven Digul) satu persatu. Tujuan pertama, bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan akan mendapat upah 40 sen Gulden per hari. Pilihan kedua menjadi orang buangan yang menerima ransum (bahan makanan) in natura. Hatta dan anggota PNI Baru memilih menjadi orang buangan penerima ransum in natura kecuali Marwoto (ia dan istrinya dipengaruhi oleh Lurah Digul seorang komunis) bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Di Boven Digul, mereka diperlakukan sama dan memperoleh uang F 250 dari pejabat setempat untuk membeli bahan makanan di toko Cina.

Iklim Boven Digul sangat ganas, hal tersebut membuat mereka kurang bersahabat dengan lingkungan. Hatta menjadi stres, padahal sebelumnya dia orangnya periang. Malaria banyak menyerang para tahanan anggota PNI baru. Lalu, di bulan maret 1935, Hatta menulis surat kepada kakak iparnya Sutan Lembag Tuah (suami Rafi’ah), agar mengirimkan peralatannya dan mengabarkan berita pembagian ransum. Surat Hatta dimuat dalam surat kabar Indonesia dan Belanda, hal tersebut menimbulkan reaksi keras pihak pemerintah Hindia Belanda dan Belanda.

Kapten Van Langen digantikan oleh Kapten Wiarda sebagai kepala pemerintahan Boven Digul, menyampaikan pesan melalui telegram dari pihak kolonial (bulan November 1935) kepada Hatta dan Sjahrir merujuk untuk dipindahkan ke Banda Neira. Bulan Desember 1941, Pemerintah Kolonial terguncang dengan kabar penyerangan Jepang terhadap Pearl Harbour. Gubernur Jenderal Van Starken Borgh Stachouwer mengeluarkan pengumuman bahwa Hindia Belanda secara serentak dalam keadaan darurat perang. Banda  Neira segera diperkuat pertahanan dengan melibatkan warga sipil dan Hatta dan Syahrir ikut ambil bagian dalam latian militer, Hatta ditugasi mengatur distribusi makanan, Sjahrir bekerja untuk pemantauan melalui radio. Pada tanggal 1 Februari 1942, Hatta dan Sjahrir dipindahkan dari Banda Neira ke Jawa dengan pesawat amfibi Amerika “Catelina“ atas dasar perintah kolonial pada 8 Maret 1942. Dengan adanya Jepang yang datang ke Indonesia, Tak lama dari itu Hatta dan Syahrir dibebaskan oleh pemerintah Jepang, dan Belanda menyerah terhadap Jepang.